 |
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menjaminkan Barang Milik Negara (BMN) dari tragedi ke jasa asuransi asing. Rencana tersebut muncul terkait maraknya petaka yang terjadi belakangan ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menyampaikan jasa asuransi absurd dilirik alasannya ialah minim risiko dikala petaka menerjang Indonesia. Maklum, dana asuransi yang dikelola tidak ditempatkan di dalam negeri.
"Pemerintah sentra pikirkan, apakah kami asuransikan ke luar negeri? Kalau dibawa ke luar negeri, jikalau terjadi tragedi di sini, uangnya kan dikelola di luar negeri," ujar Suahasil di Kompleks Gedung BI, Kamis (4/10).
Meski begitu, Suahasil belum ingin merinci kira-kira perusahaan asuransi absurd mana yang akan digandeng pemerintah. Begitu pula dengan sketsa dan aset negara mana yang akan diasuransikan lebih dulu.
Ia bilang, pemerintah masih terus menggodok kajian pengasuransian BMN. Kajian tersebut hendak dibahas lebih dalam pada lembaga Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Bali pada 8-14 Oktober mendatang.
"Kami akan launch di annual meeting dan itu diperlukan masuk ke sesi high level, alasannya ialah permasalahan yang kami hadapi itu bencana, yang tiba tiba-tiba," katanya.
Ia memastikan kajian asuransi BMN ini akan rampung pada tahun ini, sehingga anggaran untuk pembayaran premi sanggup dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan programnya mulai dijalankan tahun depan.
Suahasil menyampaikan asuransi BMN dibutuhkan biar pemerintah tidak terus menerus mengeluarkan APBN guna memulihkan dan membangun kembali aset negara yang hancur akhir tragedi alam.
"Sehingga jikalau terjadi bencana, kemudian ada uang yang sanggup digunakan untuk membangun kembali dengan prinsip asuransi," tuturnya.
Dorong Pemda
Tak hanya berencana mengasuransikan BMN, pemerintah sentra juga ingin pemerintah kawasan (pemda) ikut mengasuransikan aset yang mereka miliki biar dikala tragedi melanda mereka punya dana untuk pemulihan aset. Misalnya, menyerupai kerusakan akhir tragedi gempa-tsunami di Kabupaten Donggala dan Kota Palu di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.
Menurut perhitungannya, dikala tragedi datang, pengelolaan anggaran pemda niscaya akan terganggu. Mereka membutuhkan dana pemulihan besar, sedangkan pos penerimaan kawasan terganggu.
"Bayangkan, pendapatan orisinil kawasan itu niscaya hilang alasannya ialah tragedi yang sedemikian besar. Padahal pendapatan orisinil daerah, sumber utamanya pajak kendaraan bermotor serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menyerupai hotel dan restoran, itu hilang semua nanti," jelasnya.
Untuk itu, pemda perlu ikut mengasuransikan aset yang dimilikinya. Suahasil mengakui kawasan kemungkinan besar mempunyai keterbatasan anggaran untuk mengasuransikan aset mereka.
Namun, berdasarkan Suahasil, hal ini sanggup diatasi dengan kegiatan lain yang tengah dikaji pemerintah; dukungan dana dari pemerintah sentra ke daerah. "Nanti kami rancang transfer bagaimana formulanya," imbuhnya.
Skema lain yang dipikirkan, yaitu pembagian ketentuan pembayaran premi. "Nanti kami rancang diskusinya, ada premi yang sanggup dibayar pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau juga kami reasuransi, itu merupakan satu opsi yang sanggup kami buat," pungkasnya.
Sumber: CNN
0 komentar:
Posting Komentar