Pengamat asuransi sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko & Asuransi (STIMRA) Jakarta, Hotbonar Sinaga menyebut, semenjak kelahiran wasit industri keuangan ini pada 2013 lalu, OJK memang sudah punya instrumen pengawasan terhadap forum jasa keuangan (LJK) termasuk asuransi, baik itu secara langsung, maupun tidak langsung.
Pengawasan secara pribadi dilakukan lewat pemeriksaaan rutin atau jika ada laporan dari pihak terkait. Sementara pengawasan tidak langsung, dilakukan melalui sistem pelaporan semisal assesment administrasi risiko dan instrumen compliance lainnya.
Namun rupanya itu tak cukup. Menurut Hotbonar, pengawasan terhadap administrasi LJK ibarat jajaran direksi masih minim. Biasanya dilakukan sebatas prosedur uji kepatutan dan kelayakan. "Yang sulit dicari tahu yakni integritas para direktur ini," kata dia, Minggu (14/10).
Dia bilang regulator harus mewajibkan perusahaan LJK untuk mengimplementasikan whistle blowing system yang menyediakan prosedur palaporan jika ada penyimpangan yang dilakukan oleh orang dalam. Sanksinya pun harus tegas dan menciptakan pengaruh jera, semisal dengan penerbitan list of improper executives, yang diterbitkan secara berkala, contohnya tiap kuartal.
Hal ini disebutnya amat penting lantaran fraud yang sanggup menjadikan LJK bermasalah lazimnya dilakukan oleh direksi yang memikul tanggung jawab jika ada kerugian. Pasalnya, harus dibedakan antara dilema lantaran faktor internal dan eksternal.
Masalah lantaran kecurangan administrasi tentunya beda dengan dilema yang disebabkan kondisi ekonomi semisal kondisi pasar modal atau tragedi alam.
Hotbonar menambahkan, harus diakui bahwa OJK juga kekurangan tenaga pengawas. Makanya hal ini pun harus dipecahkan contohnya dengan merekrut tenaga-tenaga gres yang berintegritas ibarat dari kalangan praktisi.
Sumber Kontan.co.id
0 komentar:
Posting Komentar